Jalur aman

Menghindari Calo dan Penempatan Ilegal ke Malaysia: Tanda Bahaya dan Jalur Aman

Tim KilatTukar · revisi 28-09-2026 · ±4 menit baca

"Berangkat cepat, gaji besar, tidak perlu ribet dokumen." Kalimat seperti ini masih beredar di grup percakapan dan dari mulut ke mulut di desa-desa pengirim PMI. Ujungnya sering berupa utang, dokumen yang ditahan, atau pekerjaan tanpa perlindungan. Artikel ini menjelaskan ciri tawaran bermasalah, hak Anda menurut undang-undang, dan bagaimana semuanya berujung pada uang.

Hak yang sering tidak diceritakan calo

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pada Pasal 30, menyatakan bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Aturan pelaksananya, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, merinci sepuluh jabatan yang dibebaskan dari biaya penempatan, antara lain pekerja rumah tangga, pengasuh anak, perawat lansia, juru masak, sopir keluarga, tukang kebun, petugas kebersihan, pekerja ladang atau perkebunan, dan awak kapal perikanan. Aturan ini mulai diterapkan penuh pada Juli 2021.

Artinya, bila seseorang meminta Anda membayar jutaan rupiah untuk tiket, visa, atau pemeriksaan kesehatan pada jabatan-jabatan itu, Anda patut bertanya dasar hukumnya.

Tanda bahaya pada tawaran kerja

• Diminta berangkat memakai paspor dan visa kunjungan, lalu "nanti diurus di sana".
• Perekrut perorangan yang tidak bisa menyebut nama perusahaan penempatan dan izinnya.
• Uang muka besar diminta tunai tanpa kuitansi resmi.
• Rute keberangkatan lewat pelabuhan kecil pada malam hari atau lewat jalan setapak di perbatasan.
• Paspor dan dokumen akan "dipegang dulu" oleh agen atau majikan.
• Tidak ada kontrak kerja tertulis yang bisa Anda baca sebelum berangkat.

Siapa yang berwenang menempatkan PMI?

Sejak 21 Oktober 2024, urusan pelindungan PMI dipegang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024. BP2MI tetap ada sebagai badan di bawah koordinasi kementerian tersebut. Penempatan ke Malaysia dilakukan oleh perusahaan penempatan (P3MI) yang memiliki izin, dengan pendataan melalui dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dan layanan terpadu di daerah.

1. Tanyakan nama perusahaan penempatan. Cocokkan dengan daftar P3MI yang diumumkan KP2MI.
2. Datangi dinas ketenagakerjaan. Pastikan lowongan dan perusahaan itu terdaftar untuk daerah Anda.
3. Baca kontrak sebelum tanda tangan. Minta salinan untuk keluarga di rumah.
4. Pastikan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Nomor kepesertaan harus ada sebelum berangkat.

Hitungan: berapa mahal jalur calo?

Mari hitung dengan angka rekaan yang cukup sering terdengar. Seorang calo meminta Rp15 juta untuk "mengurus semuanya". Dengan kurs tengah sekarang, jumlah itu setara sekitar RM3.411, hampir dua bulan upah minimum Malaysia (RM1.700). Bila uang itu dipinjam dengan bunga, beban cicilan bisa menghabiskan sebagian besar kiriman bulan-bulan pertama.

Kerugiannya tidak berhenti di situ. Pekerja tanpa izin kerja yang sah sulit membuka rekening, sulit memakai jasa remitansi berlesen yang mewajibkan identitas, dan tidak tercakup perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk PMI. Uang akhirnya dibawa tunai atau dititipkan, dua cara yang paling rawan hilang.

Kalau sudah telanjur berangkat lewat jalur tidak resmi

Jangan menunggu masalah membesar. Simpan salinan paspor dan kontak keluarga, catat nama perekrut serta nomor teleponnya, lalu hubungi KBRI Kuala Lumpur atau perwakilan RI terdekat di Malaysia. Keluarga di kampung dapat melapor ke dinas ketenagakerjaan setempat atau ke KP2MI. Laporan yang memuat nama, tanggal, dan jumlah uang yang dibayarkan jauh lebih mudah ditindaklanjuti.

Setelah bekerja secara resmi, pastikan jaminan sosial Anda aktif dengan membaca panduan BPJS Ketenagakerjaan untuk PMI, dan kirim gaji lewat saluran kiriman resmi.

Pola tawaran di media sosial

Banyak tawaran kini beredar lewat unggahan dan pesan berantai. Polanya mirip: foto slip gaji besar tanpa nama perusahaan, kalimat "kuota terbatas, berangkat minggu depan", dan permintaan transfer "uang pendaftaran" ke rekening pribadi. Perusahaan penempatan resmi mencantumkan nama badan usaha dan izinnya, serta memproses calon pekerja lewat dinas ketenagakerjaan, bukan lewat transfer ke rekening perorangan.

Peran keluarga di kampung

Keputusan berangkat sering diambil bersama keluarga. Orang tua, pasangan, atau kakak bisa membantu dengan hal-hal sederhana: ikut menemani ke dinas ketenagakerjaan, menyimpan salinan dokumen, dan menolak meminjam uang untuk membayar calo. Satu pertanyaan dari keluarga, "perusahaannya apa dan izinnya mana?", sering cukup untuk membuat perekrut abal-abal mundur.

Kepala desa dan perangkat desa di daerah pengirim PMI juga bisa menjadi tempat bertanya. Mereka biasanya mengetahui siapa saja warga yang sudah berangkat, lewat perusahaan apa, dan bagaimana nasibnya. Pengalaman tetangga yang berangkat lewat jalur resmi adalah rujukan yang jauh lebih berharga daripada janji orang asing.